Terorisme, kapan selesai?

Penyergapan terorisme di aceh besar oleh densus 88, membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Kamp yang di buat di aceh besar itu di peruntukkan untuk latihan militer para militan teroris yang berencana membuat gerakan pembentukan negara islam. Dari hal itu, terungkap rangkaian jaringan yang cukup besar terhadap terorisme di berbagai daerah indonesia, seperti yang disergap di Solo dan Sukoharjo, yang menewaskan korban pelaku terorisme tersebut. Presiden hingga memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri terutama tim Densus 88 yang sudah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, tetapi mereka harus tetap meningkatkan kewaspadaan, seperti yang dilansir kompas (18/5).

Seperti yang di muat harian kompas pula, menurut SBY, teroris melakukan kegiatan terorisme sekarang ini ingin membentuk sebuah negara islam. ”Mereka, kelompok itu, bahkan mengarah untuk terus melakukan aksi terorisme, karena mereka ingin kembali untuk berdirinya sebuah negara Islam. Sesuatu yang sudah rampung dalam perjalanan sejarah kita.”

Diperlukan korespondensi antara masyarakat dengan pemerintah untuk terus waspada dalam memberantas terorisme yang merupakan penyakit sosial di masyarakat ini. Serta di perlukan penanaman sejak dini tentang bahaya laten terorisme ini. Bahwa negara kita bukanlah medan perang, negara kita adalah negara damai yang berdasar kasih sayang, yang harus dijaga ketentraman dan keharmonisannya, terutama antar umat beragama.

Menteri Keuangan RI, Menjadi Direktur Grup Bank Dunia

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua, diangkat menjadi Managing Director Grup Bank Dunia, pertanggal satu juni 2010. Hal ini diketahui setelah Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick mengumumkannya pada selasa (4/5). Disinyalir ia telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari kabinet indonesia bersatu jilid dua tersebut.

Seperti dilansir situs resmi World Bank (4/5), Sri Mulyani berpengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi di salah satu negara terbesar di daerah asia tenggara ini, sukses mengarahkan negara ditengah krisis global, dan mengimplementasikan kunci reformasi birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut pula, presiden bank dunia Robert B. Zoellick menyatakan senang akan pengangkatan Menteri keuangan tersebut. “Ia memiliki pengetahuan yang dalam tentang isu pengembangan serta peran dari Grup World Bank. Dia akan bekarja untuk memperkuat peran bank dalam mendukung klien, mengimplementasikan reformasi program, serta mengantisipasi tantangan ekonomi masa depan” seperti yang di kutip dalam situs resmi Bank Dunia tersebut.

"Dia juga memiliki kemampuan yang unik, dari suatu titik yang menguntungkan dari negara berpendapatan menengah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan," ujar Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick seperti dikutip Detik Finance yang dilansir dari Reuters, Rabu (5/5).

Nantinya ia akan membawahi tiga kawasan yaitu amerika Latin Dan Karibia, Timur Tengah Afrika, serta Timur dan Asia Pasifik.

Seperti yang dikutip situs resmi Bank Dunia pula, Sri Mulyani menyatakan bahwa kesempatan yang diterimanya merupakan kehormatan baginya dan negara-nya dalam mengemban misi bank yang sangat penting untuk mengubah dunia.

Ia akan menggantikan posisi Juan Jose Daboub setelah menyelesaikan empat tahun masa kerja yang secara resmi diselesaikan pada 30 Mei 2010.

Mahkumjakpol, alat lain menuju KKN era demokrasi?

Pembentukan mahkumjakpol (forum koordinasi Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia) di istana negara , jakarta (4/5), di prediksi menjadi sarat korupsi dan kolusi. Pembentukan penegakan hukum dengan satu atap seperti ini, dituding akan mengulang tradisi praktik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orde baru yang pernah dilalui oleh sejarah bangsa indonesia.

Ketidakterlibatan KPK merupakan hal yang wajib dicurigai karena KPK memiliki kecenderungan sebagai penindak tegas dan anti kompromi terhadap aktivitas korupsi yang menciderai arti kebersihan bernegara. Berkaca dari pengalaman masa lalu, bahwa tindak pidana korupsi menjadi begitu mudah terjadi ketika badan badan yang memiliki otoritas tersebut bergabung.

Setelah mantan kabareskrim susno duaji membeberkan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pejabat tnggi kepolisian dan perpajakan serta kejaksaan agung, dinilai terjadi interdependensi antara lembaga hukum yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, malah terlibat.

Kita bisa bayangkan apakah yang terjadi bila badan badan hukum yang sangat berwenang dalam pemberantasan permasalahan hukum ini bergabung, praktik tindak pidana korupsi akan menjadi lebih mudah terjadi karena mereka berdiri dalam satu kesatuan.

Konsultasi dan koordinasi antar lembaga merupakan hal yang sangat riskan dan menjadi masalah klasik yang bisa memicu terjadinya praktik praktik KKN.

Disinyalir politik uanglah yang menjadi isu utama sulitnya penegakan hukum indonesia yang bersih. Dibutuhkan kesadaran yang mendasar, sanksi yang memberi efek jera terhadap pelaku KKN, dan penanaman anti korupsi sejak dini agar permasalahan KKN ini bisa deiberantas hingga akarnya.